Persyaratan Menjadi Seorang Konsultan Pajak dan Kewajibannya

Persyaratan Menjadi Seorang Konsultan Pajak dan Kewajibannya – Pada kesempatan kali ini saya akan membahas info mengenai Persyaratan Menjadi Seorang Konsultan Pajak dan Kewajibannya. Konselor pajak ialah orang atau tubuh yang memberi jasa diskusi dalam sektor perpajakan ke Harus Pajak sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku untuk melakukan hak dan penuhi kewajiban harus pajak di dunia perpajakan.

 

Persyaratan Menjadi Konsultan Pajak

Tentu saja jadi konsultan pajak tidak gampang dan harus penuhi tiap syarat yang ada. Untuk syarat jadi konsultan pajak, bisa digolongkan jadi 3 (tiga) kelompok, yakni:

1. Syarat umum untuk yang berkemauan jadi konselor pajak:

Dibawah ini merupakan persyaratan umum menjadi seorang konsultan pajak, antara lain ialah sebagai berikut :

  • Mempunyai status sebagai Masyarakat Negara Indonesia
  • tinggal di Negara Indonesia
  • Tidak mempunyai ikatan dengan tugas atau kedudukan pada Pemerintahan/Negara atau Badan Usaha Punya Negara/Wilayah
  • Mempunyai tingkah laku yang bagus dengan ditunjukkan lewat surat info dari Lembaga yang berkuasa
  • Mempunyai Nomor Dasar Harus Pajak (NPWP)
  • Tercatat jadi anggota pada sebuah Federasi Konselor Pajak yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), misalnya seperti Ikatan Konselor Pajak Indonesia (IKPI)
  • Mempunyai sertifikat sebagai konselor pajak, yakni sertifikat pengetahuan karier konselor perpajakan yang dapat didapat lewat kesertaan dalam Ujian Sertifikat Konselor Pajak (USKP).

2. Syarat untuk mantan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sebelum Pensiun

Dibawah ini merupakan beberapa syarat bagi mantan pegawai direktorat jenderal pajak yang sudah pensiun untuk menjadi konsultan pajak, antara lain sebagai berikut :

  • Harus penuhi syarat umum jadi konselor pajak sama seperti yang awalnya diuraikan
  • Atas permohonannya sendiri, dihentikan dengan hormat sebagai Karyawan Negeri Sipil (PNS)
  • Melalui periode waktu 2 (dua) tahun yang terhitung semenjak tanggal keputusan atas surat penghentian dengan hormat sebagai Karyawan Negeri Sipil (PNS)
Baca Juga :  5 Keunggulan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

3. Syarat untuk pensiunan karyawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dibawah ini merupakan beberapa syarat bagi pensiunan pegawai direktorat jenderal pajak untuk menjadi konsultan pajak, antara lain sebagai berikut :

  • Harus penuhi syarat umum
  • Sebagai karyawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mendokumentasikan diri sekurangnya untuk periode 20 (dua puluh) tahun
  • Tak pernah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat sepanjang mendokumentasikan diri di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Undang-Undang (UU) yang berjalan di bagian kepegawaian
  • Mendapat hak pensiun sebagai Karyawan Negeri Sipil (PNS) di saat akhiri periode baktinya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
  • Melalui periode waktu 2 (dua) tahun yang terhitung semenjak tanggal keputusan dari surat pensiun.

 

Kewajiban Konsultan Pajak

Dibawah ini merupakan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang konsultan pajak. Dalam hal ini, konsultan pajak mempunyai kewajiban.sebagai berikut :

  • Memberi jasa diskusi ke Harus Pajak sesuai Undang-Undang (UU) yang berjalan
  • Patuhi kaidah sebagai Konselor Pajak dan berdasar pada standard karier Konselor Pajak yang diputuskan oleh Federasi Konselor Pajak
  • Harus ikuti aktivitas peningkatan professional terus-menerus yang diadakan dan dianggap oleh Federasi Konselor Pajak dan penuhi unit credit peningkatan professional yang terus-menerus
  • Harus menyampaikan laporan tahunan Konselor Pajak
  • Menyertakan daftar aktualisasi atas aktivitas peningkatan professional yang terus-menerus untuk Konselor Pajak yang sudah wajib buat ikuti peningkatan professional yang terus-menerus.
  • Menyertakan foto copy dari Kartu Pertanda Anggota Federasi Konselor Pajak yang berlaku.
  • Menyampaikan laporan tahunan ini paling lamban pada bulan April di tahun pajak selanjutnya.
  • Harus memberitahu tiap peralihan data diri Konselor Pajak dengan menyertakan bukti peralihan yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara tercatat.
  • Harus memberitahu berkenaan peralihan Federasi Konselor Pajak tempat di mana Konselor Pajak bersatu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja semenjak tanggal dari Surat Keputusan Pencabutan Info Tercatat Federasi Konselor Pajak tempat di mana Konselor Pajak bersatu, dan menyertakan foto copy dari surat keputusan keanggotaan pada Federasi Konselor Pajak yang baru dan sudah dilegalisasi oleh Ketua Umum Federasi Konselor Pajak.
  • Wajib membuat mendokumenkan Surat kontrak atau kesepakatan dengan persekutuan atau tubuh hukum di mana tempat Konselor Pajak jalankan praktek dalam memberi jasa diskusi ke Harus Pajak dan Surat kontrak atau kesepakatan yang sudah dilakukan dengan Harus Pajak sebagai dasar atas pengaturan Laporan Tahunan Konselor Pajak.
  • Wajib buat menyepakati publisitas data Konselor Pajak yang berbentuk nama dan alamat Konselor Pajak yang ada pada program administrasi Konselor Pajak.
Baca Juga :  Beberapa Manfaat Yang Didapatkan Dengan Menggunakan Jasa Sedot WC Surabaya

 

Penutup

Demikian artikel yang membahas info mengenai Persyaratan Menjadi Seorang Konsultan Pajak dan Kewajibannya. Kunjungi juga jasa konsultan Pajak Surabaya agar pembaca bisa mendapatkan layanan konsultasi pajak yang baik dan proffesional. Semoga artikel yang saya bahas kali ini bisa bermanfaat serta membantu pembaca sekalian. Terimakasih

Artikel yang Direkomendasikan